Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menyindir Amerika Serikat yang tidak pernah menemukan jalan keluar untuk mengendalikan penggunaan senjata api. Dia membandingkan dengan negaranya yang bersikap keras setelah tragedi penembakan di dua masjid yang menewaskan 51 orang. "Australia pernah mengalami pembantaian dan akhirnya mengubah undang-undang mereka. Selandia Baru juga mengalami hal yang sama dan mengubah hukumnya. Sejujurnya, saya tidak memahami AS," ujar Ardern, seperti dilansir CNN, Rabu (15/5). Aksi penembakan di AS kerap terjadi karena undang-undang dasar mereka membolehkan warga untuk menyimpan senjata api untuk perlindungan. Akan tetapi, senjata api juga kerap dipakai dalam aksi kejahatan dan teror. Isu pengendalian senjata pun selalu bergulir dan menjadi perdebatan keras menjelang dan sesudah pemilihan umum. Kelompok yang mendukung mempertahankan senjata api adalah Partai Republik yang konservatif dan Asosiasi Senjata Nasional (NRA). Sejak kejadian teror di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret lalu, Ardern memutuskan melarang kepemilikan senjata semi-otomatis standar militer, senapan serbu, serta majalah yang memuat perihal senjata api. Ardern mengatakan senjata memang diperlukan di Selandia Baru, tetapi senjata semi-otomatis untuk militer atau senapan serbu tidak boleh jatuh ke tangan sipil. Ardern juga mendesak Facebook dan sejumlah media sosial di dunia untuk menghapus rekaman insiden penembakan di Selandia Baru. Dalam konferensi di Paris pada 15 Mei, Ardern bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron mengajak para pemimpin dunia serta pejabat perusahaan teknologi untuk menandatangani perjanjian yang disebut "Panggilan Christchurch." Hal ini bertujuan untuk mengakhiri penggunaan media sosial sebagai sarana aksi terorisme. Ardern menjelaskan pertemuan tersebut bukanlah tentang peraturan, melainkan tentang mengajak seluruh perusahaan terkait mencari jalan keluar terhadap permasalahan itu. Menurut Ardern, pelaku serangan di Christchurch memang sengaja menyiarkan aksinya agar menjadi viral. CEO Faceboook, Mark Zuckerberg, mendukung ajakan Ardern. Facebook sejauh ini telah menghapus 1.5 juta video terkait penembakan Christchurch dalam kurun waktu 24 jam setelah insiden terjadi. Sumber: CnnIndonesia