Indonesia mengaku akan terus membatasi ruang gerak kelompok separatis di forum internasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan langkah itu dilakukan guna memperkuat kedaulatan negara.

"Salah satunya mengurangi ruang gerak separatis dalam menggunakan berbagai forum internasional untuk mengkampanyekan agenda separatisme," ucap Retno dalam pemaparan saat rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (12/11). Meski begitu Retno tak menjelaskan lebih rinci bagaimana strategi Indonesia dalam melakukan pembatasan tersebut. Selain itu, Retno juga memaparkan ada tiga langkah lainnya yang akan dilakukan Kemlu demi memperkuat kedaulatan NKRI, seperti menyelesaikan perundingan perbatasan dengan negara tetangga, penguatan identitas bangsa dan toleransi, dan meningkatkan kontribusi serta kepemimpinan Indonesia di kawasan maupun global. Isu separatisme kembali mencuat setelah demonstrasi yang berlangsung rusuh terjadi di Papua. Unjuk rasa yang terjadi secara sporadis di beberapa wilayah di Papua itu pun memakan korban jiwa. Sejak itu, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua kembali mengemuka.  Salah satu tokoh separatis Papua yang vokal menggaungkan dugaan itu ialah Benny Wenda, ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). Sempat menjadi buronan politik di Indonesia, Benny kabur ke Inggris sejak 2002 lalu. Dari luar negeri, Benny kerap berkoar tentang dugaan pelanggaran HAM di Papua. Ia sering meminta dukungan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Benny tercatat pernah beberapa kali menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar dapat mengikuti forum PBB. Awal tahun ini, Benny menyelundup dalam delegasi Vanuatu agar bisa bertemu dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), Michelle Bachelet, di Jenewa. Dalam pertemuan itu, Benny memberikan petisi referendum kemerdekaan Papua Barat kepada Bachelet yang diklaim telah ditandatangani oleh 1,8 juta orang. Benny juga sempat berupaya menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York pada September lalu meski akhirnya tidak diizinkan masuk saat menyelundup bersama delegasi Vanuatu. Sejak kerusuhan di Papua berlangsung pada Agustus lalu, Benny mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mempertimbangkan "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri." Ia juga mendesak Jokowi agar memberikan akses tim OHCHR masuk ke Papua untuk melihat situasi dan kondisi di provinsi paling timur Indonesia itu.

Sumber: CnnIndonesia