Jakarta, -- Jepang resmi mencabut status darurat nasional pandemi Covid-19 setelah berhasil meratakan kurva penyebaran virus corona, Senin (25/5). Jepang berhasil meraih capaian tersebut meski tidak menerapkan kebijakan ketat yang umumnya dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Hanya pembatasan tanpa hukuman atau sanksi tegas bagi setiap pelanggar. Pada April lalu, Perdana Menteri Shinzo Abe memutuskan memperluas status darurat nasional setelah melihat kasus Covid-19 kembali melonjak signifikan. Dengan status darurat itu, warga hanya diimbau melakukan karantina mandiri dan berdiam di rumah. Status darurat di Jepang juga tidak mengikat warga sehingga masih memungkinkan melakukan perjalanan, termasuk bekerja di kantor meski jam kerjanya dikurangi. Banyak pihak menyangsikan kemampuan Jepang melawan virus karena jumlah populasi manula yang tinggi serta kepadatan penduduk di Tokyo. Selain itu ada pula gambaran pekerja-pekerja yang berjejal di kereta komuter. Jepang tidak melakukan pengujian virus secara massal layaknya negara lain yang sukses menekan penularan seperti China dan Korea Selatan. Rumah sakit di Jepang hanya akan memeriksa orang yang bergejala. Jepang disorot karena terhitung negara dengan angka pengecekan Covid-19 yang rendah, sekitar 270 ribu. Angka itu menjadi tingkat per kapita terendah dalam kelompok tujuh negara maju menurut Worldometer. Pemerintah Jepang bersikeras bahwa pengujian massal tidak pernah menjadi bagian dalam rencana penanganan pandemi mereka. Namun pengujian ditingkatkan dalam beberapa pekan terakhir karena kekhawatiran akan peluang terjadinya gelombang baru yang bisa membuyarkan rencana sebelumnya. Dengan kondisi itu, Jepang nyatanya mampu menekan penyebaran dengan 16.581 kasus corona dan 830 kematian. PM Abe memuji keberhasilan Jepang dalam melandaikan kurva kasus virus corona Covid-19. Menurut dia negara tersebut mampu menunjukkan kekuatan yang disebut gaya Jepang. Namun dia memperingatkan masyarakat harus mengadaptasi diri ke kehidupan "new normal" dan tetap menghindari "3 C" yaitu closed space atau ruang tertutup, crowded place atau ruang ramai, dan close contact atau kontak jarak dekat. "Bila kita melonggarkan perlindungan, infeksi akan menyebar amat cepat. Kita perlu waspada," kata Abe dikutip dari AFP. "Kita perlu menciptakan gaya hidup baru, mulai saat ini kita perlu mengganti cara pikir kita." Belum ada da alasan pasti mengapa virus corona tidak menghantam parah Jepang, tidak seperti negara selevel dengannya di dunia. Sejumlah dugaan seperti kebiasaan masyarakat Jepang disebut menguntungkan dalam mencegah penyebaran pandemi, seperti kebiasaan higienis melepas sepatu kala masuk ruangan, dan menundukkan badan sebagai bentuk salam daripada berjabat tangan atau berciuman. Selain itu, Jepang dinilai memiliki sistem kesehatan yang amat baik. Namun para analis sepakat kebiasaan tersebut tidak bisa dijadikan patokan parameter keberhasilan Jepang. Profesor Kebijakan Publik di Universitas Hokkaido Kazuto Suzuki mengungkapkan Jepang melakukan pendekatan berbasis klaster yang ternyata dinilai berhasil memutus rantai penyebaran corona. Menurut dia, pendekatan berbasis klaster ini dikondisikan pada lingkungan di mana hanya ada beberapa orang yang terinfeksi dan klaster terdeteksi pada tahap awal. "Pada bulan Februari, ketika penyebaran infeksi diamati di Hokkaido, pendekatan berbasis klaster diadopsi. Akibatnya, Hokkaido berhasil menahan wabah," kata dia melalui kolom yang ditulis di Japan Times, (28/4) lalu. Suzuki menyatakan model Jepang didasarkan pada kondisi geografis dan sosial di negara tersebut dan tidak selalu berhasil diterapkan di negara lain. "Pendekatan serupa diambil oleh Korea Selatan dan Singapura dengan sistem pelacakan pribadi yang lebih canggih, yang meningkatkan masalah privasi. Tapi Jepang memperkenalkan sistemnya sendiri," ujarnya. Tokyo tercatat mengalami penurunan kasus infeksi dalam beberapa pekan terakhir. Tokyo melaporkan 14 kasus baru pada hari Minggu (24/5), tertinggi sejak 16 Mei, setelah hanya dua kasus yang dikonfirmasi pada Sabtu sebelumnya. Total untuk tujuh hari terakhir adalah 50 kasus baru. Landainya penambahan kasus membuat Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura membuka mobilitas warga di Jepang. Namun, Nishimura menegaskan pemerintah masih terus memperketat pengawasan dan penanganan penularan Covid-19 sembari menyeimbangkan upaya pencegahan serta dampak terhadap kegiatan ekonomi. Sumber : cnnindonesia.com